-

Wakil Ketua MPR: Halal Bihalal, Sebuah Tradisi yang Membangun Silaturahmi

Senin, 3 Juli 2017 | 16:48 WIB

Halal bihalal merupakan salah satu ciri budaya Indonesia. Tradisi ini dilakukan setiap tahun ke tahun, tepatnya pasca Lebaran. Halal bihalal rutin dilakukan di lingkungan keluarga, teman-teman, maupun kantor.

Tradisi ini juga tak pernah dilewatkan di lingkungan penyelenggara negara, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Tahun ini, MPR menyelenggarakan halal bihalal untuk seluruh pimpinan dan para pegawai Setjen MPR, di Kompleks DPR/MPR/DPD RI Senayan, Jakarta, Senin (3/7/2017).

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan acara ini menunjukkan ciri budaya Indonesia untuk mempererat hubungan antara semua pimpinan dan pegawai. “Kita mengadakan acara ini untuk membangun silaturahmi," ujar Mahyudin saat memberi sambutan.

Selain itu, Mahyudin mengungkapkan, halal bihalal juga dilakukan sebagai upaya agar pimpinan dan pegawai bisa lebih kenal satu sama lain. "Kita perlu saling mengenal untuk meningkatkan kinerja," tutur Mahyudin.

Momen itu juga menjadi kesempatan untuk saling meminta maaf dan memaafkan. Mahyudin mengaku, saat bekerja ada kalanya pimpinan marah atau bertindak tegas, sebagai upaya untuk menyempurnakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang ada.

“Sebagai penyelenggara negara, maka kita harus benar dalam bekerja apalagi tugas MPR menjaga dan mensosialisasikan Empat Pilar MPR, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Apabila bangsa ini bersatu maka Indonesia akan jaya," ujarnya.


FOKUS MPR
+
Dihadapan delegasi Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan, Jawa Tengah, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, para santri memiliki jasa yang sangat besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Masyarakat Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang biasanya menonton pertunjukan reog, kali ini pada 28 Oktober 2018, mendapat suguhan pagelaran wayang kulit
Sembilan anggota baru MPR dilantik Ketua MPR
Sistem demokrasi liberal yang berlaku di Indonesia, membuat kesempatan para calon yang memiliki modal finansial lebih besar.
Anggota MPR dari Fraksi PKB, Mohammad Toha,  mengatakan, sebelum UUD Tahun 1945 diamandemen,
Selengkapnya di www.mpr.go.id